Blog Ariyandi Gunawan

Penulis: Ariyandi Gunawan

Pertempuran dasyat antara rakyat Indonesia dengan tentara Sekutu (Inggris dan Belanda) terjadi di Surabaya pada tahun 1945. Pertempuran itu menyebabkan ribuan rakyat Indonesia gugur. Tapi berkat semangat perjuangan rakyat kita yang tidak pernah luntur, tentara sekutu akhirnya bisa dipukul mundur.

Itulah salah satu prestasi gemilang perjuangan rakyat melawan penjajahan yang masih dikenang dalam peringatan hari pahlawan setiap 10 November.

Bagi bangsa kita yang cenderung paternalistik, menghargai jasa perjuangan pahlawannya seperti menjadi suri tauladan. Dulu, Bung Karno, selalu mengingatkan agar bangsa kita jangan sekali-sekali melupakan sejarah atau dengan istilah “jas merah”. Tidak kalah Soeharto pun mengingatkan dalam salah satu pidatonya, “bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa perjuangan pahlawannya”. Maka wajarlah kita kerap memperingati hari bersejarah yang mengandung nuansa kepahlawanan.

Perjuangan siapa yang selalu sarat bernuansa kepahlawanan? Kita patut mengakui bahwa gerakan pemudalah yang selalu sarat bernuansa kepahlawanan. Hampir semua peristiwa yang bernuansa kepahlawanan dalam sejarah perjuangan bangsa kita, selalu diisi oleh sepak terjang gerakan pemuda. Sejarah telah mencatat perjuangan kepahlawanan pemuda dari mulai gerakan, sumpah pemuda 1928, proklamasi kemerdekaan 1945, tumbangnya rezim Soekarno 1966, peristiwa malari 1974, sampai lengsernya Soeharto 1998. Demikianlah sejarah bangsa kita seakan telah membentuk identitas kepahlawanan bagi gerakan pemuda.

Begitu juga identitas kepahlawanan tersebut menjadikan kokohnya kekuatan gerakan moral Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Tapi, semenjak pasca-lengsernya Soeharto, kekuatan gerakan moral OKP terlihat melemah. Sebabnya OKP mulai banyak yang berafiliasi dengan Partai Politik (Parpol).

Awalnya, gerakan moral OKP banyak dipertanyakan kalangan elit politik. Bagi pandangan mereka, gerakan moral OKP tidak bisa menentukan agenda reformasi setelah Soeharto lengser. Sehingga pandangan itu disikapi oleh berbagai OKP dengan membiarkan beberapa rekan-rekannya masuk kedalam tubuh elite Parpol maupun mencalonkan diri untuk menduduki kursi di parlemen.

kibat dari itu semua, gerakan pemuda menjadi terpolariasi. Kenyataan ini di awali pada masa krisis kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ketika itu, OKP terpecah menjadi dua kubu yang saling bertentangan isu. Kubu yang anti Gus Dur jelas mengusung isu untuk menurunkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Sedangkan yang pro Gus Dur mengusung isu untuk membubarkan Golkar.

ampai saat ini, dalam masa kepemimpinan SBY pun, gerakan pemuda masih saja terpolariasi. Buktinya dalam setiap gerakan pemuda sekarang tampak tidak bisa masif dan militansinya sangat lemah. Ada semacam dua alasan kuat yang melandasi terpolarisasinya gerakan pemuda. Pertama, infiltrasi kepentingan elite politik sangat kuat terhadap gerakan pemuda. Kedua, gerakan pemuda tidak memiliki musuh bersama (common enemy) yang sangat jelas menyengsarakan rakyat.

Bangkitkan Kekuatan Moral
Ketika gerakan pemuda mulai berpretensi untuk membangkitkan kembali kekuatan moralnya. Berarti gerakan pemuda tengah menyadari bahwa identitas kepahlawanannya perlu dijaga. Demikian, jika identitas kepahlawanan itu perlu di jaga, maka polarisasi gerakan pemuda harus segara di sudahi.

Ada suatu kenyataan yang bisa dijadikan alasan kuat untuk menyudahi polarisasi gerakan pemuda. Kenyataan itu adalah persoalan kemiskinan yang sampai saat ini tidak bisa dipecahkan oleh elite politik maupun pemerintah.

Berdasarkan kenyataan itu, gerakan pemuda sudah sepantasnya menghadang infiltrasi kepentingan elite politik. Kini, sudah sepatutnya gerakan pemuda tidak mempercayai lagi bahwa elite politik mampu menununtaskan kemiskinan rakyat. Pasalnya, sampai saat ini kemiskinan masih tetap tidak bisa dipecahkan oleh elite politik maupun pemerintah, malahan kemiskinan itu justru semakin meningkat.

Buktinya, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan peningkatan angka kemiskinain dari 35,10 juta jiwa pada bulan februari 2005, menjadi 39,05 juta jiwa pada maret 2006. Bahkan, hasil survei Lembaga Survai Indonesia (LSI) sudah menunjukan lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dua tahun pemerintahan SBY-JK dalam menanggulangi kemiskinan. Menurut survei LSI terhadap jumlah total responden 1.239, sebesar 65 persennya manyatakan setuju bahwa pemerintahan SBY-JK gagal menangulangi kemiskinan.

Dulu, rakyat tertindas karena dijajah Belanda dan Jepang. Sekarang, rakyat tertindas karena tidak mampu keluar dari jerat kemiskinan. Apabila gerakan pemuda berpretensi untuk menjaga indentitas kepahlawanannya, maka jerat kemiskinan rakyat harus dijadikan ibarat common enemy. Artinya seluruh elemen gerakan pemuda harus mulai berkonvergensi, kemudian mengeluarkan rakyat dari jerat kemiskinan. Itulah satu-satunya cara bagi gerakan pemuda sekarang untuk menjaga identitas kepahlawanannya.

Tapi, bila identitas kepahlawanan itu tidak dijaga, berarti kekuatan moral gerakan pemuda di biarkan runtuh. Ketika kekuatan moral itu runtuh, konsekwensinya gerakan pemuda hanya menjadi kekuatan subjektif dalam arena persaingan politik praktis yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat miskin. Jelasnya, gerakan pemuda sama dengan para elite politik, yang membiarkan puluhan juta rakyat tidak bisa keluar dari jerat kemiskinan.