Blog Ariyandi Gunawan

Oleh Ariyandi Gunawan

Ibarat dua sisi mata uang keberadaan gerakan islam tumbuh dan berkembang di Indonesia. Satu sisi menampilkan corak keagamaan, sisi lainnya mengambarkan corak ideologis. Meskipun kedua sisi nampak berbeda corak, keduanya menjadi satu kesatuan yang untuh, yakni; memiliki satu nilai harga yang sama. Walhasil, harga itu mampu membelikan sebuah perkembangan gerakan politik islam yang cukup pesat.
Angin berhembus kencang, ketika mendekati puncak ketinggian. Itulah kiranya yang bisa melukiskan keberadaan gerakan politik islam dewasa ini. Ketika gerakannya mengalami perkebangan yang cukup pesat, semakin kencanglah resistensi terhadapnya. Khususnya di Indonesia, resistensi kontemporer yang muncul terjawantahkan dengan maraknya aliran sesat, isu bahaya ideologi transnasional, dan pemberlakuan kembali asas tunggal pancasila.

Pesatnya perkembangan gerakan politik islam itu mungkin ditandai dengan adanya pergesaran dinamika pemikiran internal dari umat islam sendiri. Hampir semua dinamika permikiran internal bermuara pada perdebatan panjang mengenai hubungan agama dan negara. Namun kini subtansi perdebatanya sudah mengalami pergeseran dari agama VS Ideologi, menjadi perdebatan yang hanya bersifat metodelogis. Sehingga terjadilah dikotomi metode perjuangan politik melalui jalur parlemen dengan jalur ektraparlemen. Tapi, setuju tau tidak, hal ini justru merepresentasikan berintegrasinya agama dengan ideologi dalam pergerakan islam. Artinya gerakan islam sudah tak lagi terjebak pada perdebatan hubungan agama dan negara.

Kemunculan perda-perda bernuansa syariah di beberapa daerah merupakan salah satu produk politiknya. Selain itu, ada beberapa moment yang masih hangat dan penting tentang gerakan politik islam khususnya di Indonesia, yang cukup jelas mengarah pada berintegrasinya agama dengan ideologi. Moment tersebut dapat dilihat dari munculnya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme, aksi solidaritas untuk membela rakyat palestina yang di motori Partai Keadilan Sejahtera, hingga Konfrensi Khilafah Internasional yang di motori Hizbut Tahrir Indonesia.

Akibat dari kenyataannya itu, resistensi yang dominant mencuat terhadap pergerakan politik islam mengarah pada pemisahan kembali hubungan agama dengan ideologi. Kehadiran aliran sesat khususnya produk lokal dari Indonesia sendiri, yang cukup fenomenal seperti al-qiyadah al-Islamiyah dan NII KW 9, nampaknya berupaya meminimalisir islam sebagai agama. Pergerakan mereka hanya mengarah pada representasi islam hanya sebatas ideologi. Sebaliknya dengan isu bahaya ideologi transnasional. Isu itu mengarah pada penguatan pembentukan opini publik agar islam hanya dipahami sebatas agama, bila diideologikan menjadi berbahaya. Mereka mencontohkan bahwa terjadinya konflik di negara-negara Timur Tengah disebabkan islam yang sudah menjadi ideologi.

Resistensi lainnya, tiga fraksi di parlemen yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar (Golongan Karya), dan Partai Demokrat, memperjuangkan aturan bahwa partai politik (parpol) harus berasaskan pancasila. Inilah kanyataan bahwa elit politik tersebut seakan mundur selangkah ke orde baru. Peran politiknya nampak otoriter karena tak ingin ada ideologi lain selain pancasila. Akibatnya, ideologi islam pun menjadi sasarannya melalui penekanan stigmatisasi negatif terhadap perda-perda bernuansa ayariah.

Berbicara tentang resistensi terhadap gerakan politik islam tentunya sangat banyak sekali. Resistensi yang digambarkan tersebut memang bersifat parsial, namun cukup menonjol dan datangnya di negara kita sendiri. Kita, pada umumnya mungkin menyadari bahwa sebesar apapun resistensinya, niscaya menghasilkan hikmah dibaliknya. Terkadang justru karena banyaknya resistensi, pergerakan politik islam menjadi semakin massif dan solid. Tapi, tanpa kedewasaan berpolitik dalam menyikapi resistensi yang muncul, antar gerakan islam akan mudah terombang-ambing dalam suatu kondisi politis tak tentu arah.

Dinamika internal yang kurang didasari dengan kedewasaan berpikir antar gerakan islam terkadang juga membawa pada suatu kondisi yang tak saling menguntungkan. Biasanya hal itu terjadi bila salah suatu elemen gerakan islam kurang memahami kondisi nyata sebuah proses politik yang secara langsung bersinggungan dengan struktur kekuasaan negara. Alih-alih hanya sebatas proses politik, opininya digiring seakan-akan menjadi salah satu produk politik.
Kita memang harus lebih dewasa dalam memahami proses politik. Ketika dalam proses politik salah satu elemen gerakan islam melakukan pendekatan dengan elemen yang kontra dengan visi islam, jangan sampai langsung main klaim pragmatis, atau bahkan dianggap merusak akidah tanpa bukti yang jelas. Kita harus mampu berempati bahwa proses politik yang langsung bersentuhan dengan kekuasaan negara, jauh lebih rumit dibandingkan hanya sekedar memikirkannya, mengamatinya, atau bahkan berusaha menjauhi sistem yang terkadang kurang realistis. Saya berani mengatakan kurang realistis karena langkah politik apapun ketika posisinya berada dibawah struktur kekuasaan negara, maka apa yang dipijaknya adalah produk dari sistem.

Dalam diri kaum muslimin, menghendaki ukhuah islamiyah adalah suatu hal yang lumrah. Tapi bukan berarti untuk membentuk kekuatan ukhuah islamiyah dengan mengusung ide-ide yang cenderung apolitis. Justru semakin banyak yang apolitis, maka semakin mudahlah kekuatan umat dipatahkan. Mungkin begitu senangnya kalangan islam liberal melihat banyak umat yang cederung apolitis. Jargonnya tentang “Islam Yes, Partai Islam No” akan laris di pasaran. Akibat terburuknya, semakin sulitlah gerakan politik islam ketika harus berdialektika dengan kekuatan sekuler. Alih-alih ingin menekan pertumbuhan sekularisme, malah kekuatan islamlah yang sekan-akan “dibonsai”.

Wacana sentral yang sampai saat ini masih diperdebatan antar gerakan islam adalah tentang islam dan demokrasi. Wacana ini muncul bisa jadi disebabkan hanya sebatas adanya perbedaan dalam metode perjuangan politik islam. Bisa juga ini merupakan langkah politik barat yang ingin membuat jurang pemisah yang signifikan antar gerakan islam. Hampir saja perdebatan mengenai islam dan demokrasi hasilnya mengindahkan keinginan barat. Namun ketika perdebatan tersebut memiliki efek resistensi terhadap islam sebagai agama dan ideologi, antar gerakan islam bisa bersatu kembali. Mengapa? Itulah dua sisi mata uang gerakan islam, meskipun kedua sisi berbeda corak, keduanya tak bisa dipisahkan. Setiap ada resistensi terhadap agama dan ideologinya, pasti dibeli. Hasilnya, resistensi tersebut menjadi objek yang dapat membuat porsi tawar gerakan politik islam justru semakin tinggi..