Blog Ariyandi Gunawan

Partai Politik yang Mendidik

blogaryandi — Fri, 21 Nov 2008 01:11:54 +0000

Suatu kewajaran di masa krisis, masyarakat membutuhkan partai politik (parpol) yang mendidik. Itulah suatu kondisi di mana masyarakat mulai menyentuh ruang kesadaran berpolitik. Sementara bagi parpol yang berusaha mendidik, dirinya tengah berada dalam fase kedewasaan berpolitik.

Jelang pemilu 2009 ini, kita dapat merasakan sekaligus menyaksikan sendiri, arus politik di negri ini mulai memanas. Iklan-iklan parpol mulai mengisi media massa mulai cukup berkembang. Berbagai moment seremonial tidak luput dari nuansa politis. Bahkan berbagai macam isu kontemporer, baik dari aspek hukum, social, budaya, politik, religiusitas, dan lain sebagainya, seakan tak ingin ketinggalan; ada yang bernuansa politis. Maklum saja, semua papol tengah membutuhkan penerimanan dari masyarakat.

Negara kita, menjelang pemilu 2009 ini sudah memiliki 38 papol. Tentunya, semua parpol ingin memenangkan pemilu 2009. Dengan begitu, semakin ketatlah persaingan politik antar parpol tersebut. Itu juga membuktikan secara tidak langsung, ruang kesadaran berpolitik masyarakat mulai berkembang pesat.

Melihat kenyataan itu, kemungkinan besar semua parpol mau tidak mau harus masuk ke dalam fase kedewasaan berpolitik. Termasuk beberapa parpol yang baru bermuculan; mereka terpaksa harus mendewasakan sikap politiknya di usia dini. Jika tidak, mereka harus menerima konsekwensi kekalahan sebelum bertarung.

Ya, kenyataan politik hari ini, kedewasaan berpolitik parpol menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. Sehingga, di sanalah kita semua membutuhkan parpol maupun eksistensi kepemimipinan yang mendidik.

Parpol maupun eksistensi kepemimipinan yang mendidik, dalam arti; tidak lagi menjadikan kekuasaan sebagai prioritas utamanya. Melainkan, sikap politiknya yang membawa pengaruh kepada masyarakat untuk berpikir, bersungguh-sungguh memperbaiki negri, dan tidak bermegah-megah hanya karena mencari popularitas semata.

Sekarang, sudah adakah parpol maupun eksistensi kepemimpinan yang mengarah kesana? Jika ada, itu pantas di tiru oleh semua parpol. Sebab, parpol itulah yang menjadikan dirinya sendiri hanya sebagai pendidik bangsa. Ukuran kemenangan bagi mereka, bukan menang suara, melainkan eksistensi kebenaran melekat kepadanya. Ya, betul, itulah parpol yang mendidik, eksistensi kebenarannya berpengaruh terhadap masyarakat – agar semua pihak dapat membangkitkan kepahlawanan untuk negerinya.

Nuansa Politik Islam Semakin Dibutuhkan

blogaryandi — Tue, 18 Nov 2008 03:20:31 +0000

Apabila dilihat secara kasat mata, nampaknya nuansa politik islam semakin dibutuhkan masyarakat, jelang pemilu 2009. Sebuah ulasan dari survei lembaga Survei Indonesia (LSI), menyebutkan, 33% masyarakat Indonesia berorientasi nilai-nilai politik Islam dan 57% berorientasi nilai-nilai sekuler (berpolitik.com, 06/10/2007).

Menurut pandangan saya, bahkan mungkin saja sedikit terkait atas dasar adanya hasil survei tersebut, terdapat isu yang berkembang; beberapa survei menunjukkan kecenderungan perilaku pemilih (voter behavior) menjatuhkan pilihan pada parpol atas dasar agama semakin meningkat (baca opini: Dr. Ali Masykur Musa, Republika, 27/9/ 2008). Dalam hal ini, saya sendiri memprediksikan, bisa saja prilaku pemilih tersebut menjatuhkan pilihannya terhadap parpol berasaskan islam.

Kita mungkin mengetauhi sejarahnya, dari masa pra maupun pasca-kemerdekaan Republik Indonesia, dalam kancah perpolitikan nasional, parpol berasaskan islam selalu bertentangan dengan kalangan nasionalis. Tapi nampaknnya, kenyataan sekarang telah mengalami perubahan yang cukup berarti, pertentangan kedua kubu tersebut mulai mencair. Saya cukup kagum ketika Bapak Wakil Presiden (Wapres) Yusuf Kalla menyatakan; “Tidak ada lagi pertentangan antara Islam dan nasionalis,” ujarnya dalam acara buka puasa bersama dan bincang santai “Bicara Politik dan Islam” yang digelar Republika di Jakarta, Selasa (23/9). Padahal wapres Yusuf Kalla dapat dikatakan sebagai pihak dari kalangan partai nasionalis– Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Sebelumnya, saya pun merasa bahagia ketika menemukan pernyataan dari kalangan nasionalis di media massa. “Kita ingin memantapkan koalisi permanen. Koalisi kebangsaan yang agamis, tidak ada dikotomi Islam dan Nasionalis,” kata Ketua Dewan Pertimbangan DPP-PDIP Taufiq Kiemas dalam perayaan ulang tahun pertama Baitul Muslimin, di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, (Sinar Harapan, 8 mei 2008).

Lain halnya dari kalangan Nasionalis, saya juga dikagetkan dengan adanya pemberitaan bahwa ibu Dita Indah Sari bertekad memasuki parlemen. Dia kini sudah mengajukan diri menjadi Caleg dari parpol yang identik dengan basis massa islam, Partai Bintang Reformasi (PBR). Padahal dia ini sebelumnya, banyak pihak yang menge-cap-nya sebagai tokoh sosialis di negri ini. (Baca berita : Media Indonesia-online, 02 Agustus 2008).

Mengikuti perkembangan berita, belum lama ini, salah satu partai politik berazaskan islam; Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki pengaruh yang cukup besar. Pengaruhnya pun bukan hanya terbatas dari basis massa Islam, melainkan dapat menjangkau basis massa nasionalis. Buktinya, dari sekian ratus pemilihan kepala daerah, lebih dari 80 daerah dimenangkan oleh kader-kader PKS atau calon yang dijagokan oleh PKS. (Tarbawi, edisi 166, 9/11/2007)

Memaknai semua itu, terlepas dari adanya motif politik lain didalamnnya, menurut hemat saya, apa yang terjadi telah merepresentasikan sebuah nuansa, bahwa politik islam semakin dibutuhkan masyarakat. Alhamdulillah, semoga nuansa tersebut dapat dijadikan sebuah penyemangat baru bagi para pengemban dakwah dalam memperkuat barisan dakwah dan mengokohkan akidah Islam, dimana pun keberadaanya, untuk kebaikan kita bersama. Amin.

Berbagi Informasi Alamat Media Islam

blogaryandi — Tue, 13 May 2008 06:06:04 +0000

Disinilah tempat kita berbagi informasi alamat Media Islam di Indonesia. Apabila Anda berminat untuk menambahkan alamat Media Islam yang ada di Indonesia, silahkan mengisi komentar dalam blog ini. Dan mohon hubungi kami bila ada perubahan pada alamat media Islam yang sudah tercantum dalam blog ini. Semoga bermanfaat!

Majalah Tarbawi
Jln.Pramuka Jati. No.430 A, Jakarta Pusat, 10440. Telp: 021-3153003
PO BOX 1013 JKT 13010 E-mail: tarbawi@yahoo.com

Majalah Sabili
Jl.Cipinang Cempedak III/11A, Polonia, Jakarta Timur 13340. Telp.021-8515513 / Website: www.sabili.co.id / Email: redaksi@sabili.co.id

Majalah Percikan Iman
Jl. Paledang No.25 Karapitan – Bandung. Telp. (022) 4232972.
/ email: redaksi@percikan-iman.com

Majalah AL-IMAN
Jl.Cipinang Baru Bunder.No.3
Jakarta Timur. Telp. 0214722375.

Majalah AL-Wa’ie
Penerbit Hizbu Tahrir Indonesia
Gedung Anakida Lt.4 Jl.Prof.Soepomo 27 Tebet Jakarta Selatan. Telp. 0218353254/ email:al-waie@al-islam.or.id

Majalah Cahaya Sufi
Alamat Redaksi: Jl.Bekasi Timur IV No.15 Jatinegara, Jakarta Timur
Telp.021-70767305/ email: suficenter@sufinews.com

Majalah HIDAYATULLAH
Untuk berlangganan:
Kantor Jakarta: Jl. Cipinang Cempedak 1/14, Polonia, Telp (021) 85902045
Kantor Surabaya: Jl. Brigjend Katamso 180, Rewwin, Waru. Telp. (031) 8546163.
Email: majalah@hidayatullah.com website: http://www.hidayatullah.com

Majalah HIDAYAH
Alamat Redaksi: Kota Wisata Cibubur, Senkom Amsterdam, Blok H/I.
Jl.Tansyogi KM.06 Cibubur.Kode pos 16968/ Telp.021-84935417.

Majalah AS-Sunnah
Alamat Redaksi: Jl.Solo Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo, Solo 57183. Telp.0271-5891016 / email:assunnah@ponpesimambhukhari.or.id

Majalah UMMI
Alamat Redaksi: Jl.Mede No.42 A Utan Kayu Jakarta Timur 13120
Telp. 021-8193241 / Email:ummi@ummigroup.co.id

Tabloid Suara Islam
Alamat Redaksi: Jl. Utan Kayu Raya No.88 Jakarta Timur
Telp: 021-8563313. Website: www.suara-islam.com / Email: redaksi@suara-islam.com

Majalah Ummatie dan majalah Gerimis
Jalan Raya Cimanglid Gg. Purnama Sukamantri-Tmanasari Ciomas PO BOX. 01 Kab. Bogor 16610. Email majalah GerimisL red_gerimis@plasa.com CP: 081380261991

Penerbit Buku-Buku Islami

Gema Insani
Kantor Pusat: Gedung GIP Depok Jl. Ir. H. Juanda – Depok 16418
Telp.: 7708891, 7708892, 7708893, Fax.: 7708894 http://www.gemainsani.co.id, Email: gipnet@indosat.net.id / Gedung GIP Kalibata: Jl. Kalibata Utara II No.84 Jakarta 12740 Telp.: (021)798 4391, 7984392, 7988 593, Fax.: (021) 798 4388

MUMTAZA
Jl. Pakis 38 Cemani Baru Po.Box 319 Solo Telp/Fax. (0271) 708 5234, 720 455

Pustaka Al-Kautsar
Jl. Cipinang Muara Raya No.63 Jakarta Timur 13420
Telp: 021-8507590 website: www.kautsar.co.id Email: redaksi@kautsar.co.id

Al-i’tishom Cahaya Umat
Jl.Pemuda III No.10, Rawamangun Jakarta Timur
Tlp: 021 4702683-84 Website: www.al-itishom.co.id

Zikrul Hakim
Jl.Waru No.20 B Rawamangun Jakarta Timur 13220
Telp.(021) 475 4428 Website: www.zikrulhakim.com Email: redaksi_zikrul@yahoo.co.id

Ziyad Visi Media
Jl.Duku II No.12 Jajar Laweyan Surakarta 57144
Telp: 0271-727027

Penerbit buku:

Darus Sunnah

Jl. Otista III No.29 B Rt/Rw.001 / 05 Jatinegara – Jakarta 13340

Telp: (021) 8506377 / email: penerbit@darus-sunnah.com / website: www.darus-sunnah.com

Penerbit:

Kalam Aulia Mediatama

Bumi Jatiwaringin Blok E No.8 Pondok Gede Bekasi 17411

Telp/Fax: 021 8463074 / hp.08156276264

email:kalamaulia@yahoo.co.id

PT. Medina Media Utama
Graha Bintaro Jaya, Blok GRX No.35. Pondok Aren, Tangerang 15226 Telp. (021) 323 11722 E-mail: mediamedina@yahoo.co.id

Cakrawala Publishing
Jl. Palem Raya No.57 Jakarta 12260
Telp. (021) 70602394
E-mail: cakrawala_publish@yahoo.com
Website: http://www.cakrawalasurya.com

Syaamil
Bandung: Jl.Babakan Sari I No.71 Kiaracondong
Bandung 40283 Telp.022-7208298 E-mail: marketing@syaamil.co.id

Penerbit Media ISLAMKA
PO.BOX 2000 TPSLO
Email: islamka_1427@telkom.net

WIHDAH PRESS
Penerbit dan Penyebar buku Islami
Jl. Kusumanegara No.98 Yogyakarta
Telp. (0274) 389135

Penerbit Karisma
Jl.Dipati Ukur 228, Bandung 40132
Telp: (022) 2506549

Penerbit Al-Azhar Press
Jl. Ciremai Ujung No.104 Warung Jambu, Bogor
Telp.(0251) 360665 / website: http://www.al-azharpress.co.id

Penerbit AKBAR
Akbar Media Eka Sarana
Perkantoran MUTIARA FAZA, Kav. RA 8
Jl. Condet Raya, No. 27, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur – 13760
Telp. & Fax: 021-87781922
Email: info@penerbitakbar.com
Website: http://www.penerbitakbar.com

Dua Sisi Mata Uang Gerakan Islam

blogaryandi — Sat, 23 Feb 2008 12:48:53 +0000

Oleh Ariyandi Gunawan

Ibarat dua sisi mata uang keberadaan gerakan islam tumbuh dan berkembang di Indonesia. Satu sisi menampilkan corak keagamaan, sisi lainnya mengambarkan corak ideologis. Meskipun kedua sisi nampak berbeda corak, keduanya menjadi satu kesatuan yang untuh, yakni; memiliki satu nilai harga yang sama. Walhasil, harga itu mampu membelikan sebuah perkembangan gerakan politik islam yang cukup pesat.
Angin berhembus kencang, ketika mendekati puncak ketinggian. Itulah kiranya yang bisa melukiskan keberadaan gerakan politik islam dewasa ini. Ketika gerakannya mengalami perkebangan yang cukup pesat, semakin kencanglah resistensi terhadapnya. Khususnya di Indonesia, resistensi kontemporer yang muncul terjawantahkan dengan maraknya aliran sesat, isu bahaya ideologi transnasional, dan pemberlakuan kembali asas tunggal pancasila.

Pesatnya perkembangan gerakan politik islam itu mungkin ditandai dengan adanya pergesaran dinamika pemikiran internal dari umat islam sendiri. Hampir semua dinamika permikiran internal bermuara pada perdebatan panjang mengenai hubungan agama dan negara. Namun kini subtansi perdebatanya sudah mengalami pergeseran dari agama VS Ideologi, menjadi perdebatan yang hanya bersifat metodelogis. Sehingga terjadilah dikotomi metode perjuangan politik melalui jalur parlemen dengan jalur ektraparlemen. Tapi, setuju tau tidak, hal ini justru merepresentasikan berintegrasinya agama dengan ideologi dalam pergerakan islam. Artinya gerakan islam sudah tak lagi terjebak pada perdebatan hubungan agama dan negara.

Kemunculan perda-perda bernuansa syariah di beberapa daerah merupakan salah satu produk politiknya. Selain itu, ada beberapa moment yang masih hangat dan penting tentang gerakan politik islam khususnya di Indonesia, yang cukup jelas mengarah pada berintegrasinya agama dengan ideologi. Moment tersebut dapat dilihat dari munculnya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme, aksi solidaritas untuk membela rakyat palestina yang di motori Partai Keadilan Sejahtera, hingga Konfrensi Khilafah Internasional yang di motori Hizbut Tahrir Indonesia.

Akibat dari kenyataannya itu, resistensi yang dominant mencuat terhadap pergerakan politik islam mengarah pada pemisahan kembali hubungan agama dengan ideologi. Kehadiran aliran sesat khususnya produk lokal dari Indonesia sendiri, yang cukup fenomenal seperti al-qiyadah al-Islamiyah dan NII KW 9, nampaknya berupaya meminimalisir islam sebagai agama. Pergerakan mereka hanya mengarah pada representasi islam hanya sebatas ideologi. Sebaliknya dengan isu bahaya ideologi transnasional. Isu itu mengarah pada penguatan pembentukan opini publik agar islam hanya dipahami sebatas agama, bila diideologikan menjadi berbahaya. Mereka mencontohkan bahwa terjadinya konflik di negara-negara Timur Tengah disebabkan islam yang sudah menjadi ideologi.

Resistensi lainnya, tiga fraksi di parlemen yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar (Golongan Karya), dan Partai Demokrat, memperjuangkan aturan bahwa partai politik (parpol) harus berasaskan pancasila. Inilah kanyataan bahwa elit politik tersebut seakan mundur selangkah ke orde baru. Peran politiknya nampak otoriter karena tak ingin ada ideologi lain selain pancasila. Akibatnya, ideologi islam pun menjadi sasarannya melalui penekanan stigmatisasi negatif terhadap perda-perda bernuansa ayariah.

Berbicara tentang resistensi terhadap gerakan politik islam tentunya sangat banyak sekali. Resistensi yang digambarkan tersebut memang bersifat parsial, namun cukup menonjol dan datangnya di negara kita sendiri. Kita, pada umumnya mungkin menyadari bahwa sebesar apapun resistensinya, niscaya menghasilkan hikmah dibaliknya. Terkadang justru karena banyaknya resistensi, pergerakan politik islam menjadi semakin massif dan solid. Tapi, tanpa kedewasaan berpolitik dalam menyikapi resistensi yang muncul, antar gerakan islam akan mudah terombang-ambing dalam suatu kondisi politis tak tentu arah.

Dinamika internal yang kurang didasari dengan kedewasaan berpikir antar gerakan islam terkadang juga membawa pada suatu kondisi yang tak saling menguntungkan. Biasanya hal itu terjadi bila salah suatu elemen gerakan islam kurang memahami kondisi nyata sebuah proses politik yang secara langsung bersinggungan dengan struktur kekuasaan negara. Alih-alih hanya sebatas proses politik, opininya digiring seakan-akan menjadi salah satu produk politik.
Kita memang harus lebih dewasa dalam memahami proses politik. Ketika dalam proses politik salah satu elemen gerakan islam melakukan pendekatan dengan elemen yang kontra dengan visi islam, jangan sampai langsung main klaim pragmatis, atau bahkan dianggap merusak akidah tanpa bukti yang jelas. Kita harus mampu berempati bahwa proses politik yang langsung bersentuhan dengan kekuasaan negara, jauh lebih rumit dibandingkan hanya sekedar memikirkannya, mengamatinya, atau bahkan berusaha menjauhi sistem yang terkadang kurang realistis. Saya berani mengatakan kurang realistis karena langkah politik apapun ketika posisinya berada dibawah struktur kekuasaan negara, maka apa yang dipijaknya adalah produk dari sistem.

Dalam diri kaum muslimin, menghendaki ukhuah islamiyah adalah suatu hal yang lumrah. Tapi bukan berarti untuk membentuk kekuatan ukhuah islamiyah dengan mengusung ide-ide yang cenderung apolitis. Justru semakin banyak yang apolitis, maka semakin mudahlah kekuatan umat dipatahkan. Mungkin begitu senangnya kalangan islam liberal melihat banyak umat yang cederung apolitis. Jargonnya tentang “Islam Yes, Partai Islam No” akan laris di pasaran. Akibat terburuknya, semakin sulitlah gerakan politik islam ketika harus berdialektika dengan kekuatan sekuler. Alih-alih ingin menekan pertumbuhan sekularisme, malah kekuatan islamlah yang sekan-akan “dibonsai”.

Wacana sentral yang sampai saat ini masih diperdebatan antar gerakan islam adalah tentang islam dan demokrasi. Wacana ini muncul bisa jadi disebabkan hanya sebatas adanya perbedaan dalam metode perjuangan politik islam. Bisa juga ini merupakan langkah politik barat yang ingin membuat jurang pemisah yang signifikan antar gerakan islam. Hampir saja perdebatan mengenai islam dan demokrasi hasilnya mengindahkan keinginan barat. Namun ketika perdebatan tersebut memiliki efek resistensi terhadap islam sebagai agama dan ideologi, antar gerakan islam bisa bersatu kembali. Mengapa? Itulah dua sisi mata uang gerakan islam, meskipun kedua sisi berbeda corak, keduanya tak bisa dipisahkan. Setiap ada resistensi terhadap agama dan ideologinya, pasti dibeli. Hasilnya, resistensi tersebut menjadi objek yang dapat membuat porsi tawar gerakan politik islam justru semakin tinggi..

Pers Islam Menghargai Pluralitas

blogaryandi — Fri, 22 Feb 2008 06:11:58 +0000

Oleh Ariyandi Gunawan

Dewasa ini pers Islam di Indonesia mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ini ditandai dengan banyaknya media yang mulai tampil dengan nuansa yang sangat Islami. Kita dapat mengenal ada beberapa media yang tampak memiliki karakter sebagai pers Islam. Sebut saja medianya tersebut terdiri dari; Majalah Islam Sabili, Majalah Ummi, Tabloid Suara Islam, Majalah Hidayatullah, Media On-Line Eramuslim.com, Majalah Tarbawi, dan lain sebagainya.

Perkembangan pers Islam tersebut bisa jadi mendapatkan dukungan dari sistem demokrasi di Indonesia. Sebab, secara garis besar dalam Undang Undang Republik Indonesia tentang penyiaran No. 32/2002 Pasal 36 ayat 1, nampaknya memberikan dukungan terhadap isi siaran yang mengandung nilai-nilai agama.

Memang, perkembangan pers Islam sepertinya terlihat beriringan juga dengan perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Mungkin tanpa dukungan dari pers Islam, sistem demokrasi di Indonesia tak dapat berjalan dengan baik. Pasalnya, pers Islam sepertinya berhasil menghargai pluralitas. Pers Islam terlihat mengikuti aturan perundangan-undangan dengan baik. Contohnya, pers Islam selama ini tidak pernah bermasalah dengan UU RI No. 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 6 point (b) yang menyatakan, pers nasional berperan menegakan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.

Pluralitas yang dihargai pers islam memang berjalan dengan baik. Namun nampaknya tantangannya pun tidaklah mudah. Banyak kalangan yang berupaya meyulut konflik, ada yang menuduh Pers Islam menyuarakan fanatisme dan eklusivisme. Dari segi penyajiannya, pers islam dipandang selalu menggunakan bahasa yang cenderung provokatif, dan penjudulan berita yang bombastik. Selain itu, pers Islam juga dituduh sebagai penyebar isu yang cenderung sensitif seperti yang berkenaan dengan SARA (Suku, Ras dan Agama). Bahkan lebih kejinya lagi pers islam dituduh telah menjual kabar kebencian dan permusuhan (www.islamlib.com, 21 Maret 2005). Tapi kenyataannya, tuduhan tersebut tak berdasar. Pada saat itu pers Islam di Indonesia belum ada yang pernah di bredel oleh tuduhan tersebut.

Keberhasilan pers Islam dalam menghargai pluralitas, tidak demikian dengan kenyataan pers umum yang berkembang di Indonesia. Kenyataannya tidak sedikit pers umum yang justru berupaya menyulut konflik terhadap umat Islam. Bukankah pers umumlah yang selama ini sering melakukan stigmatisasi negatif terhadap Islam? Stigmatisasi negatif yang biasa muncul adalah mencitrakan gerakan Islam selalu identik dengan terorisme, dan berbagai macam symbol kekerasan yang cenderung anarkis lainnya. Padahal, itu sangat berseberangan dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Maka, wajarlah Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 3 Desember 2005, salah satu keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), menolak pelabelan dan stigmatisasi Islam dan terorisme yang dilakukan oleh media massa. (Media Indonesia, 4/12/2005).

Konsekwensi Identitas Pers Islam

blogaryandi — Mon, 18 Feb 2008 08:07:43 +0000

Oleh Ariyandi Gunawan

Memaknai identitas pers didalamnya terdapat unsur institusi, profesi, seperangkat aturan, berita atau isi media, dan medianya sendiri. Sementara bila ada suatu identitas pers islam, maka semua unsur yang terdapat dalam pers tersebut haruslah berhubungan dengan islam. Sehingga ketika memaknai pers islam, dalam pandangan penulis, terdapat semacam konsekwensi identitas yang seluruhnya merujuk pada adanya hubungan antara identitas pers dengan islam.

Ada tiga konsekwensi identitas yang menurut penulis bisa dijadikan rujukan untuk memaknai pers islam, atau menghubungkan antara pers dengan islam. Pertama, seperangkat aturan yang melingkupi unsur profesinya haruslah sesuai dengan ajaran islam. Kedua, institusi dan pengelola medianya harus berlatar belakang islam. Ketiga, isi mediannya (berita atau informasi) yang disampaikan kepada khalayak harus mengandung nilai-nilai islam, baik dalam suatu persoalan maupun solusinya.

Seperangkat aturan yang melingkupi unsur profesi sampai saat ini penulis belum menemukan adanya kode etik profesi jurnalis islam atau ide jurnalisme islam. Padahal sepengetahuan penulis, ada lembaga representative yang bisa membentuk seperangkat aturan tersebut sesuai dengan ajaran islam, misalnya Forum Media Islam.

Mengenai seperangkat aturan yang melingkupi unsur profesi jurnalis islam, banyak sekali terdapat ayat-ayat Al-Quraan maupun Hadist yang bisa di jadikan sebagai rujukan. Sebagai contohnya, wartawan (jurnalis) dituntut agar menjauhi prasangka (QS. Al-Hujurat:12). Wartawan harus selektif dalam memilih nara sumber / saksi dalam peristiwa.(Al-Hujurat:6). Wartawan harus mampu mengungkapkan fakta secara benar dan objektif. (QS. Al-Isra 36).

Konsekwensi identitas yang kedua, institusi dan pengelola medianya harus berlatar belakang islam. Intitutusi media yang berlatar belakang islam, bukan berarti harus dari organisasi, yayasan, atau organisasi politik dari islam. Paling tidak intitusi media tersebut memiliki hubungan kuat dengan organisasi-organisasi dakwah islam. Selain itu, pengelolanya atau seluruh awak redaksinya, baik itu wartawan, redaktur, pimpinan redaksi, dan lainnya, sebagain besar harus beragama islam. Hal ini diupayakan agar memiliki ikatan yang sangat kuat antara profesi dengan nilai-nilai islam. Sehingga semua produk yang dihasilkannya (media) bertangungjawab terhadap keberlangsungan profesi jurnalis sekaligus nilai-nilai Islam.

Konsekwensi identitas yang ketiga, isi mediannya (informasi) yang disampampaikan kepada khalayak, harus mengandung nilai-nilai islam, baik dalam suatu persoalan maupun solusinya. Informasi yang mengandung nilai-nilai islam bisa berupa persoalan umat islam, maupun persoalan umum. Mengapa harus ada persoalan umum? Karena nilai-nilai islam memang ditujukan bukan hanya untuk umat islam semata. Nilai-nilai islam juga ditujukan untuk seluruh umat manusia.
Sejarah pers islam di Indonesia, sedikitnya telah mencatat bahwa pers islam terlihat kurang menyentuh pada persoalan umum, yang solusinya berdasarkan nilai-nilai islam. Sehingga pers islam terlihat seakan-akan hanya melayani kepentingan umat islam semata. Hal ini terjawantahkan dalam hasil survey yang dilakukan Litbang Redaksi Republika dan The Asian Foundation pada tahun 1998-1999 terhadap 34 pers islam di Indonesia yang terbit antara 1970-1993. Survei tersebut secara sederhana merumuskan bahwa pers islam sebagai “pers yang dalam kegiatan jurnalistiknya melayani kepentingan umat islam baik yang berupa materi (misalnya kepentingan politik) maupun nilai-nilai”.

Melayani kepentingan umat islam tentunya merupakan fokus utama pers islam. Itu juga mungkin merupakan tugas pokok pers islam yang tidak boleh ditinggalkan meskipun dengan tantangan yang sangat berat. Namun, akan lebih lengkap sekiranya pers islam juga menonjolkan persoalan umum dengan solusi islami. Nah, itulah mungkin yang sekarang harus mendapatkan perhatian dari kalangan pers islam, atau unsur pengelola media islam.[]

Citra Politis terhadap Media Islam

blogaryandi — Sat, 09 Feb 2008 12:57:32 +0000

Oleh Ariyandi Gunawan

Mengikuti perkembangan pers di negeri kita Indonesia, nampaknya tidak sedikit para pengamat media yang mencitrakan media Islam secara serampangan dan mengandung motif politis didalamnnya. Akibatnya, munculah semacam citra buruk atau penggambaran negatif terhadap media islam. Sehingga seolah-olah mereka ingin memperkeruh eksistensi media Islam dari ranah publik, khususnya di Indonesia.

Pembentukan citra negatif terhadap media Islam tersebut dipraktikan dengan memakai label bermasalah. Belum lama ini saya menemukan labelilasi bermasalah terhadap media Islam yang di praktikan kaum liberal yang tergabung dalam Jaringan Islam Liberal (JIL). Kelompok ini memberikan label Media Islam Radikal kepada Majalah Sabili.

Namun saya sedikit heran ketika praktik lebelisasi tersebut sebagain besar ditujukan kepada majalah Islam Sabili. Majalah islam Sabili diberikan label sebagai media islam radikal oleh kalangan muslim liberal. Selain itu, dulu Atmakusumah Astraatmadja mantan ketua dewan pers pernah memberikan label kepada Sabili sebagai media famflet. (Muhammad, 2001). Mengapa harus Sabili?

Mungkin Majalah Islam Sabili bisa dikatakan sebagai ikon media islam di Indonesia karena tiras penerbitannya yang tinggi dan sangat kental sekaligus konsisten merepresentasikan ideologi islam. Tiras majalah Sabili dalam sejarah media islam di Indonesia tergolong tinggi. Menurut hasil survei AC Nielsen majalah Sabili mencapai tiras 100 ribu eksemplar dan angka readership 600.000 orang. Tidak terpaut jauh, majalah Ummi mencapai tiras 80 ribu eksemplar pada tahun 2000. (www.islamlib.com, 2005).

Dalam sejarahnya, terdapat banyak media islam seperti Panji Masyarakat (Panjimas), Suara Muhamadiyah, Adil, Gema Islam dan Salam. Namun semua media Islam tersebut tidak bisa sampai menginjak tiras setinggi majalah Sabili. Media islam Panjimas yang pernah populer pada dekade 70-80-an hanya mampu mencapai angka tiras tertinggi 65 ribu eksemplar pada tahun 1983. Suara Muhamadiyah hanya mencapai tiras sebesar 20 ribu eksemplar pada tahun 1988. Adil, hanya bisa terbit 4 ribu eksemplar sekali terbit. Gema Islam, 10 ribu eksemplar (1961). Salam, hanya mencapai 42 ribu eksemplar 1990. (Junaedhi, 1995; Anwar 1993).

Apabila kenyataannya memang bahwa majalah Sabili pantas dikatakan sebagai ikon media islam, berarti pembentukan citra negatif dengan menggunakan labelisasi “radikal” terhadapnya, akan sangat rentan mengarah pada media Islam yang lainnya. Dengan kata lain, media Islam yang memiliki corak keislamannya sangat kental, yang identik seperti Sabili, secara tidak langsung ikut terjaring dalam labelisasi bermasalah yang dipraktikan kalangan muslim liberal tersebut.

Apabila kita mengamati kecenderungan media massa terhadap persepsi publik Kita bisa melihat ada dua kecenderungan yang sangat menonjol dalam media massa. Pertama, media yang cenderung pragmatis. Media massa ini selalu berupaya menyesuaikan dirinya dengan persepsi publik. Kedua, media yang cenderung ideologis. Media ini selalu berupaya mempengaruhi persepsi publik agar berpihak sekaligus berprilaku sesuai dengan ideologi yang direpresentasikannya. Kecenderungan yang kedua inilah yang lazimnnya terdapat dalam media islam. Misalnya seperti Majalah Sabili, Tabloid Suara Islam, Majalah Hidayatullah, dan lain-lain.

Menurut saya, media yang pragmatis bukan berarti netral atau tidak berpihak pada ideologi tertentu. Kadang kita tidak dapat menilai secara mutlak bahwa media tersebut berideologi atau tidak. Sebab, kecenderungan media pragmatis, dalam merepresentasikan ideologinya sangat kontekstual. Ideologi yang dibawa media yang pragmatis disesuaikan dengan ideologi khalayaknya yang sesuai selera bisnis saja. Bagi media massa semacam ini, yang paling utama adalah mendapatkan keuntungan bisnis dengan berbagai macam cara. Hal ini sangat berbeda dengan media yang ideologis. Kita bisa dengan mudah menilai bahwa media tersebut mengusung ideologi tertentu. Sebab, media semacam ini secara terang-tetangan merepresentasikan ideologinya kahadapan publik. Bagi media ini persoalan bisnis terkadang dinomerduakan, yang paling utama ideologinya dapat di terima publik.

Netralitas Media

Selama ini persepsi publik, khususnya di indonesia, sepertinya sangat terpengaruh dengan konsepsi netralitas media. Masyarakat kita cenederung lebih besar mengkonsumsi media yang tipis nuansa ideologisnya, dibandingkan dengan media yang kental bernuansa ideologis. Kita ambil contoh sebagai perbandingan surat kabar Kompas dengan Republika. Oplah surat kabar Kompas lebih tinggi dibandingkan Republika. Kompas mencitrakan dirinya sebagai surat kabar publik yang netral dengan label “Harian Umum”. Sedangkan Republika mencitrakan dirinya sebagai surat kabar publik yang bernuansa islami. Seharusnya Republika memiliki kedekatan lebih tinggi dengan publik karena masyoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam. Sehingga oplah Republika seharusnya dapat lebih tinggi dibandingkan Kompas.

Kompas bisa dikatakan berhasil membangun citra sebagai media “netral” hingga dipercayai masyarakat. Ia menjadi surat kabar nasional terbesar di Indonesia dengan oplah tinggi. Padahal Kompas memiliki kedekatan dengan umat kristen. Semenjak kelahiran Kompas pada 27 Juni 1965, ia didukung oleh Partai Katolik.( Brosur Kompas untuk Harian Pers Nasional, 1989).

Surat kabar Republika mungkin bukan termasuk media Islam sepenuhnya. Republika resmi terbit pada 4 januari 1993, harian ini dijanjikan bukan sebagai koran agama, ia merupakan koran umum yang berwawasan kebangsaan dengan nafas islam dan berorientasi bisnis. Parni Hadi Pimpinan umum Republika saat itu mengatakan, meskipun bernafaskan islam, kami sama sekali tidak akan mengaitkannya dengan unsur primordial keislaman. (Pelita, 5 Januari 1993).

Bila melihat dari kondisi diatas, meskipun hanya benuansa islam atau tidak sampai merepresentasikan ideologi islam, persepsi publik sudah sangat terpengaruh konsepsi netralitas media. Sehingga dalam hal ini, kita bisa melihat, semakin sebuah media memperlihatkan citra didirinya netral, maka semakin besarlah kepercayaan publik kepadanya. Meskipun, misalnya, citra media tersebut tidak sesuai dengan realitas yang sebenarnya.

Citra Media Sekuler

Media Islam nampak begitu jelas menampakan identitasnya. Media Islam menampilkan isinya begitu kental dengan nilai-nilai islam. Misalnya majalah islam Sabili, Tabloid Suara Islam, Tarbawi, Ummi, Hidayatullah, dan lain sebagainya. Kenyatan ini jelas sekali mencerminkan sebuah kejujuran media islam dalam wilayah pencitraan dirinya.

Bagaimana dengan media sekuler? Selama ini media sekuler tidak pernah mengklaim bahwa dirinya sekuler. Mereka selalu berlindung dibalik label tertentu, misalnya label “Umum”. Sebagian besar surat kabar sekuler yang berkembang di Indonesia memakai label “Harian Umum”. Label tersebut nampaknya digunakan untuk menunjukan sebuah media umum yang terbit secara harian. Apa sebenarnya motif yang terkandung pada label tersebut?

Mungkin label “Harian Umum” sangat selaras dengan konsep netralitas media. Meskipun dalam kenyataan netralitas media tersebut masih diragukan, tapi label “Harian Umum” memberikan harapan kepada khalayak seakan-akan netralitas media itu hadir pada diri media yang mengklaimnya. Label “Harian Umum” nampaknya digunakan media sekuler untuk mendekatkannya dengan persepsi publik agar terlihat netral. Citra yang muncul seakan-akan media sekuler tersebut pantas diterima publik karena dirinya terbebas dari nilai ideologi tertentu. Meskipun citranya tersebut sifatnya semu yang mungkin hanya digunakan untuk mendapatkan kepercayaan publik semata. Coba bila media sekuler berlaku jujur terhadap identitasnya, misalnya menggunakan label “Harian Sekuler”. Kemungkinan terbesarnya, mereka tidak akan dengan mudah mendekatkan dirinya dengan presepsi publik, yang mayoritasnya di Indonesia beragama Islam.

Media Islam Radikal

Kelompok jaringan islam liberal memberikan label media islam radikal kepada majalah Sabili, dan juga secara implisit kepada media islam lain yang identik dengannya. Label islam radikal yang digunakan JIL tersebut mirip dengan apa yang pernah dinyatakan Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush dalam pidatonya. Di depan undangan National Endowment of Democracy dan di hadapan The Ronald Reagan Presidential Library, pada 6 Oktober 2005, Bush mengaitkan ideologi Islam dengan kata ‘Radikal’, ‘Militan’, bahkan ‘fasis’. (Al-Wa’ie, 2005).

Pembentukan citra dengan label islam radikal memang sempat marak dalam media massa pasca tragedi bom Word Trade Center (WTC) 11 September 2001 (tragedi 911). Citraan tersebut mucul dalam media massa, beriringan dengan maraknya isu War on Terorist (selanjutnya di baca WOT) yang dihembuskan Bush dan kroni-kroninya. Sehingga seorang jurnalis yang cukup berpengaruh dari CNN bernama Lou Dobbs mengganggapnya sebagai “War Against Islamists”. Bahkan akademisi dari Institute for Foreign Policy Analysis Profesor Geof Porter menyatakan, akan lebih baik jika menyebutknya, ‘War Against Radical Islamist’. (Khilafah Magazine, 2006).

Citra yang mucul dengan label Media Islam Radikal yang digunakan JIL ternyata menjadi inspirasi untuk menyerang aktivisme Islam politik. Peneliti dari Freedom Institute Luthfie Assyaukanie, dalam artikelnya yang berjudul, “Para Pembela Teroris”, secara implisit menuduh para wartawan, aktivis, dan pelajar yang melancarkan sentiment negatif terhadap Amerikan Serikat sebagai pembelaan terhadap teroris. (Tempo, 6 Juni 2007).

Tuduhan aktivis liberal semacam Luthfie Assyaukanie tersebut bisa jadi hanya merupakan sebuah bentuk kekecewaannya semata. Pasalnya, meskipun Amerika Serikat dan kroni-kroninya yang dikomadoi oleh Bush terus-menerus mengkampanyekan WOT sekaligus melakukan stigmatisasi negatif terhadap Islam politik. Ternyata membuahkan hasil yang justru membuat reputasi AS semakin terpuruk.

Banyak sentimen negatif terhadap AS, tidak saja didunia Islam, tapi juga di Eropa, Asia, dan bahkan di Amerika sendiri. Pandangan negatif kalangan muslim terhadap AS, yang biasanya hanya beredar di Timur Tengah, kini menyebar ke Indonesia dan Nigeria. Hasil survei Pew Reasearch Center, sebuah lembaga riset independen dari Washington DC, pada mei 2003 melakukan jajak pendapat dengan mewawancarai sekitar 16.000 orang di 20 Negara. Tingkat dukungan terhadap AS di Indonesia anjlok dari 61 % menjadi 15 %, sementara tingkat dukungan terhadap AS dikalangan muslim Nigeria jatuh dari 71 % ke 38 %.

Selain itu, banyak pandangan negatif terhadap AS pun datang dari negara-negara sekutunya. Tingkat dukungan rakyat Perancis, Jerman, dan Rusia terhadap AS mengalami terjun bebas. Di inggris, sentimen positif terhadap AS mengalami penurunan dari 75 % menjadi 48 % terhitung sejak pertengahan 2002. di Italia, dalam periode yang sama, dukungan kepad AS berkurang setangahnya, dari 70 % menjadi 34 %. Sedangkan di Spanyol, yang mendukung As hanya kurang dari seperlima saja, yaitu 14%.(Khilafah Magazine, 2006).

Terorisme adalah sebuah gerakan yang tidak bertangungjawab terhadap kemanusiaan. Mungkin terorisme adalah musuh bersama dunia yang memang harus diperangi, tak peduli agama maupun ideologi apapun yang dianut pelakunya. Begitu juga tak peduli mereka berasal dari negara manapun berasalnya. Tapi persoalannya, hembusan isu terorisme tersebut telah membentuk sebuah opini publik internasional yang tidak adil. Misalnya opini publik internasional selama ini sangat mudah menerima pemaknaan bahwa tragedi 911 dan Bom Bali sebagai tindakan terorisme. Sementara kekejaman penjajah Israel terhadap rakyat Palestina, maupun penyerangan militer Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya ke negri-negri kaum muslimin, sangat sulit diterima opini publik internasional sebagai tindakan terorisme.

Ketidakadilan isu terorisme tersebut muncul akibat dari banyaknya media massa yang nampak berpihak pada kepentingan AS. Hendriawan Pujianto, aktivis Law and Government Watch dalam sebuah tulisannya menyatakan, liputan media dan informasi yang disampaikan sebagai news mengenai gerakan terorisme sangat sarat kepentingan politik, supremasi, dan subordinasi peradaban AS dan Barat. Hampir semua liputan pers dan media massa tentang terorisme bermuara pada kamus besar negara adikuasa. Dalam hal ini, terorisme itu hanya diartikan sebagai aksi-aksi kekerasan kelompok kecil yang mengancam kepentingan AS dan negara-negara Barat. (http://www.polarhome.com, 26 November 2002).

Masih menurut Hendriawan Pujianto, kecenderungan serupa juga terjadi dalam liputan pers dan media perkabaran Indonesia dalam liputan pengeboman Sari Club dan Paddy’s Club di Kuta, Bali. Sebagian besar liputan media perkabaran di tanah air tentang aksi terorisme di Bali itu cenderung sarat kepentingan penguasa untuk melayani kepentingan AS dan Barat.

Tapi atas pertolongan Allah, ternyata tidak sedikit umat muslim maupun non muslim, aktivis politik, para wartawan, dan lain sebagainya, berupaya mensejajarkan opini pablik internasional dengan menyatakan kebenaran dengan apa adanya. Mereka tidak mudah menerima isu terorisme yang dipropagandakan AS dan media-media Barat dalam menstigma negatif terhadap islam. Mereka hanya berupaya berpandangan secara adil, bahwa serangan militer yang dilakukan AS dan sekutunya ke negara-negara muslim sebagai bentuk tindakan terorisme juga.

Media Pluralis

Terdapat tiga pandangan yang berbeda dalam memaknai eksistensi media massa. Ada yang berpandangan kritis, pluralis, ada juga yang konstruktif. Pihak yang berpandangan kritis melihat posisi media hanya di kuasai oleh kelompok dominan dan menjadi sarana untuk memojokan kelompok lain. Pihak yang berpandangan pluralis melihat poisisi media sebagai sarana yang bebas dan netral, tempat semua kelompok masyarakat saling berdiskusi. (Eriyanto, 2001) Sedangkan yang berpandangan konstruktif, media merupakan subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan bias, dan pemihakannya. Media dipandang sebagai agen konstruksi social yang mendefiniskan realitas (Eryanto, 2002).

Kecenderungan masyarakat Indonesia secara dominant dapat digolongkan sebagai pihak yang berpandangan pluralis terhadap media. Sebagain besar masyarakat kita hanya percaya pada media yang netral atau media yang menjadi tempat semua kelompok masyarakat saling berdiskusi. Meskipun hal tersebut merupakan sebuah harapan yang sulit ditemui dalam kenyataannya, pembentukan citra “netral” yang diperaktikan Kompas telah meraih kepercayaan publik. Dan ini menjadi sebuah indikator bahwa masyarakat kita dominant berpandangan pluralis terhadap media.

Kecenderungan masyarakat kita yang secara dominant berpandangan pluralis nampaknya dimanafaatkan oleh kalangan Islam liberal. Kalangan islam liberal, mencoba mempromosikan media islam pluralis sebagai alternatif dari media yang mereka anggap radikal. Inilah bentuk promosi yang menggelikan, mereka melakukan pencitraan buruk terhadap media islam untuk mengangkat media pluralis. Politik pencitraan yang dilakukan JIL pantas kita sebut sebagai “politik belah bambu”, satu belahan di injak untuk mengangkat belahan yang satunya lagi.

Media islam pluralis yang mereka maksud adalah majalah Syir’ah. “Syir’ah, merupakan salah satu eksperimen anak muda dalam mengembangkan wacana Islam pluralis”, papar pentolan aktivis islam liberal Ulil Abshar-Abdalla. Dia menganggap munculnya majalah Syir’ah sebagai jawaban atas kondisi tidak idealnya media-media islam yang cenderung mengumbar semangat kebencian.(www.icrp-online.org, 2007)
Pimpinan Majalah Syir’ah Alamsyah M Ja’far menyatakan, visi Syir’ah pertama-tama adalah hendak memberikan informasi yang beragam tentang doktrin dan ajaran Islam kepada khalayak pembacanya. Kita tahu, sejak tahun 1999 wacana keislaman di media massa nyaris dikuasai satu wacana Islam yang bercorak radikal. Karena itu, Syir’ah berupaya menyajikan informasi yang beragam tentang isu-isu keagamaan, tidak hanya soal halal-haram dari sudut pandang normatif agama saja. (www.islamlib.com, 21 maret 2003).

Selain mempromosikan media islam pluralis, kelompok islam liberal pun mempromosikan media islam yang menurut pandangan mereka tergolong moderat. Agus Muhammad dalam artikel berjudul, “Quo Vadis media Islam Moderat?”, menggambarkan bahwa media islam moderat sebagai alternative dari maraknya media-media islam yang menurut pandangan kaum muslim liberal sebagai media radikal.
Munculnya media islam “pluralis” dan “moderat” yang bersinggungan dengan media islam “radikal”, merupakan praktik labelisasi dari kalangan muslim liberal. Strategi pembentukan citra ini, seakan-akan ingin mempertegas keberadaan media yang menurut pandanganya “radikal”. Itulah cara-cara kelompok muslim liberal yang nampaknya ingin memperkeruh eksistensi media Islam dalam ranah publik.

Daftar Referensi

Anwar, H. Rosihan.1993. “Pers Islam Indonesia, Mampukah Bangkit?” Bandung: Hikmah, 9 Februari 1993.
Assyaukanie, Luthfie.2007. “Para Pembela Teroris”. Jakarta: Tempo, 6 Juni 2007.
Eriyanto, 2001. “Analisis Wacana”. Penerbit LKIS, Yogyakarta.
_______, 2002. “Analisis Framing”. LKIS, Yogyakarta
Muhammad, Agus, 2001. “Jihad Lewat Tulisan”. Pantau. Kajian media dan jurnalisme. Juli, 2001. hal 11-16.
Situs Jaringan Islam Liberal, www.islamlib.com, 21 Maret 2005. “Agus Sudibyo: Mutu Jurnalistik Media Islam Radikal Sangat Lemah”
Situs Jaringan Islam Liberal, www.islamlib.com, 21 Maret 2005“Quo Vadis Media Islam Moderat”
Junaedhi, Kurniawan. 1995. Rahasia Dapur Majalah di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Lembaran Brosur Kompas untuk Hari Pers Nasional 1989, Judul, “Berawal dari Kantor Tumpangan dan Mesin Tik Pinjaman.
Pelita.(1993).”Selamat Datang Republika” Jakarta, 5 Januari 1993.Hlm 1.
Majalah Al-Waie. 2005. “Propaganda Jahat BushTerhadap Islam dan Khilafah” No.64, 1 Desember 2005.
Khilafah Magazine. 2006. “Dimensi Baru Perang Melawan Teror” No.8 / Tahun 1, Mei 2006. Hlm 14-16.
Pujianto, Hendriawan, Milist http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/ , 26 November 2002

Mendewasakan Diri Bersama Tarbawi

blogaryandi — Wed, 26 Dec 2007 12:10:56 +0000

Nama Media : Majalah Tarbawi
Terbit : Duamingguan
Tebal : 72 Halaman
Penerbit : PT.Media Amal Tarbawi

Ketika membaca Majalah Tarbawi untuk pertama kalinya, saya langsung merasakan kesejukan. Selain itu majalah tersebut sarat dengan inspirasi. Sehingga hati saya langsung merasa tersentuh oleh wacana yang dihadirkan majalah islam ini. Yang paling menyentuh perasaan saya, pesan-pesan yang disajikannya sekan-akan mengajak kita agar lebih dewasa dalam mangatasi berbagai permasalahan hidup.

Kita akan semakin merasa dewasa dalam berpikir dan bertindak ketika banyaknya masalah kehidupan pribadi bisa diatasi dengan baik. Pendekatan mengatasi berbagai masalah kehidupan pribadi tersebutlah yang dominan di suguhkan majalah Tarbawi. Ia menghadirkan berbagai macam solusi Islami atas masalah kehidupan pribadi. Mungkin ini merupakan suatu upaya yang digunakan Tarbawi agar citra majalahnya sesuai dengan moto yang diusungnya, yaitu; Menuju Kesalihan Pribadi dan Umat. Namun menurut padangan saya, penekanan tema yang spesifik menuju pada kesalehan umatnya nampak kurang menonjol. Sehingga citra yang di kehendaki Tarbawi nampak belum sepenuhnya tercapai.
Ada beberapa rubrik dalam majalah Tarbawi yang saya anggap bisa dijadikan teman bagi pembaca untuk mendewasakan diri. Rubrik itu bernama Dirosat dan Kiat. Rubrik Dirosat atau kajian utama itu berisi tema utama yang disuguhkan media tersebut. Bahasanya yang santun, dan sarat dengan sulusi membuatnya tampil bijak dalam mengambil simpul-simpul masalah yang disuguhkan. Kemudian dengan tidak terkesan menggurui, dalam rubrik itu ia mengajak pembaca untuk berpikir kemudian mengambil solusi yang ditarwarkannya.

Sedangkan dalam rubrik Kiat, terdapat curahan hati (curhat) pembaca yang memiliki masalah namun dapat mengatasinya dengan baik. Kebanyakan curhat-curhatan pembaca yang muncul, menonjolkan kesan bahwa mereka iklas menerima cobaan atau berserah diri hanya kepada Allah SWT.

Kemasan Majalah Tarbawi secara fisik terkesan sangatlah minimalis. Ukuran kertasnya tidak terlalu besar. Desain artistik covernya cukup sederhana, namun enak dipandang mata. Sehingga tampilan majalah ini terkesan lebih bersahabat dengan pembaca yang memiliki kedewasaan dan jiwa bersahaja.
Itulah seulas pengalaman saya ketika membaca majalah Tarbawi. Bagi yang ingin lebih medewaskan diri dengan pendekatan islami, coba baca majalahnya. Insya Allah akan mendapatkan kesejukan hati dan membangunkan kita agar hidup lebih percaya diri. []
Peresensi: Ariyandi Gunawan

Politisasi Bahasa Sebagai Instrument Politik Media

blogaryandi — Sat, 22 Dec 2007 10:27:08 +0000

oleh Ariyandi Gunawan

Salah satu alat atau instrument yang mendasar dalam proses interaksi sosial kehidupan manusia adalah bahasa. Mustahil, jika ada manusia yang bisa hidup tanpa bahasa. Karena bahasa, manusia itu ada (eksis). Hampir semua aktivitas kehidupan manusia di dunia ini menghabiskan waktunya dengan bahasa. Mulai dari bangun tidur, makan, mandi, sampai tidur lagi, atau melakukan berbagai aktivitas manusia lainnya, tidak luput dari adanya penggunaan bahasa.

Bahasa bisa menjadi sumber mata pencaharian, kata Alex Sobur dalam bukunya yang berjudul, “Semiotika Komunikasi”. Dia mengatakan para sastrawan, wartawan, hakim, jaksa, penyiara radio – televisi, perancang iklan, memperoleh nafkahnya dari kemahiran berbahasa. Bahkan sesuai dengan perkembangan teknologi, bahasa kini bisa menjadi semacam alat penggerak dari jauh, dalam suatu mekanisme remote control, bagi individu yang ratusan ribu jumlahnya. “Dengan bahasa…,” kata Jalaluddin Rakhmat, “Anda dapat mengatur perilaku orang lain. Ibu anda dari Amerika dapat anda gerakan untuk datang kerumah kontrakan anda di Bandung hanya dengan mengirimkan kata-kata lewat telfon atau surat. Dengan aba-aba ‘maju, jalan’ seorang sersan dapat menggerakan puluhan tentara menghentakan kakinya dan berjalan dengan langkah-langkah tegap”.
Selain sebagai alat penggerak, bahasa juga dapat mewujudkan citra mengenai suatu peristiwa yang direpresentasikan dalam media massa. Citra mengenai suatu peristiwa itu akan muncul dari konstruksi realitas yang dibuat media. Setiap upaya “menceritakan” sebuah peristiwa, keadaan, atau benda dalam media massa melalui unsur bahasa pada prinsipnya merupakan konstruksi realitas yang dapat memunculkan citra. Media massa menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Demikian wacana yang bermakna itulah menentukan citra yang ditampilkan media massa atas suatu peristiwa.

Lebih jauh dari itu, bahasa pun bisa didaya-gunakan untuk kepentingan politik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana media massa memberitakan suatu peristiwa. Salah satunya dapat terjadi dalam proses pemilihan fakta. Proses pemilihan fakta itu didasarkan pada asumsi bahwa media atau wartawan memiliki perspektif dan bias ideologi tertentu dalam melihat peristiwa, sehingga dapat menentukan apa yang dipilih dan apa yang dibuang. Demikian, hasil dari pemilihan fakta itu memunculkan adanya penonjolan atau penghilangan tertentu yang mencerminkan orientasi media massa terhadap peristiwa yang diberitakannya.

Memang dalam hal ini bahasa tidak dapat dipisahkan dari kesaling berkaitannya dengan ideologi, pengetahuan, dan segala bentuk atau nilai kekuasaan lainnya yang beroperasi dibalik media. Begitu juga keterkaitan bahasa dan nilia-nilai tersebut akan beroperasi mempengaruhi ungkapan, gaya, pilihan kata, serta wilayah penggunaan bahasa lainnya.

Politisasi bahasa
Pengertian politisasi bermuara kepada definisi Ilmu Politik. Ilmu Politik menurut George Simson dalam buku Sistem Politik menyatakan bahwa; Ilmu politik bertalian dengan bentuk-bentuk kekuasaan dan cara memperoleh kekuasaan (1977:14). Sedangkan pengertian politik sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti, cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah, kebijaksanaan (2003:886).
Kedua pengertian tersebut, memiliki makna bahwa politik itu merupakan suatu tindakan yang bertalian dengan cara menghadapi maupun memperoleh kekuasaan atau kebijaksanaan. Kemudian dari kedua pengertian tersebut, kita dapat merujuk kepada makna yang dapat menterjemahkan pengertian politisasi.

Politisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti, hal yang membuat suatu perbuatan atau gagasan yang bersifat politis (2003:887). Demikian bila merujuk kepada makna pengertian politik yang sudah dipaparkan diatas. Pengertian politisasi itu adalah segala bentuk tindakan, baik melalui gagasan atau perbuatan yang bersifat seperti cara mengadapi maupun memperoleh kekuasaan dan atau kebijaksanaan (politis).
Politisasi bahasa, dalam hal ini kita akan membahas pengertian politisasi bahasa secara harfiah. Pengertian politisasi sudah dijelaskan diatas. Sedangkan pengertian bahasa menurut Sobur adalah kombinasi kata yang diatur secara sistematis, sehingga bisa digunakan sebagai alat komunikasi (Sobur, 2001:42).

Pengertian bahasa menurut Sobur itu menekankan maksud bahwa bahasa sebagai suatu alat komunikasi. Demikian dari pengertian semacam itu, kita dapat menyimpulkan pengertian politisasi bahasa. Jadi sederhananya, pengertian politisasi bahasa itu adalah segala bentuk tindakan melalui bahasa yang politis.

Segala bentuk tindakan melalui bahasa yang politis yang lazimnya namakan politisasi bahasa itu terdapat dalam konstuksi realitas media. Dimana konstruksi realitas dalam media itu memperlihatkan suatu makna atau citra yang dapat menentukan orientasi dan berbagai kepentingan tertentu dalam suatu peristiwa yang disajikan kedalam berita. Hal ini sekaligus memperlihatkan bagaimana media atau wartawannya mengkonstruksi realitas untuk menentukan kepentingan-kepentingan tertentu baik secara ideologis maupun nilai kekuasaan lain dalam berita yang disajikannya. Demikian segala tindakan media dalam mengkonstruksi realitas tersebut adalah politisasi bahasa.

Konstruksi Realitas

Konstruksi realitas pada hakikatnya merupakan aktivitas manusia sehari-hari ketika menceritakan, menggambarkan, mendeskripsikan peristiwa, keadaan, atau pun benda. Seorang mahasiswa setelah dipukuli polisi pada saat demontrasi, kemudian menceritakan keadaaan dirinya. Ketika menceritakaan keadaannya berarti seorang mahasiswa itu tengah mengkonstruksi realitas yang terjadi pada dirinya.

Setiap orang dalam memaknai realitas biasanya memiliki konstruksi yang berbeda-beda. Hal ini merupakan kondisi yang lazim terjadi karena setiap orang memiliki latar belakan pendidikan, pengalaman, pereferensi, dan lingkungan sosial tertentu dalam memaknai suatu realitas. Misalnya; aktivitas Munir selalu bersingungan dengan kiprah TNI dalam percaturan politik. Satu pihak bisa jadi mengkonstruksi aktivitas munir sebagai tindakan yang sensasional dan anti nasionalisme. Tapi pihak lain bisa juga mengkonstruksikan aktivitas Munir sebagai tindakan yang berani untuk menegakan supremasi sipil, HAM, dan demokrasi di Indonesia.

Seseorang pekerja media mendapatkan nafkahnya dari mengkonstruksikan realitas. Pemberitaan media merupakan hasil para pekerja media dalam mengkonstruksi realitas. Demikian pada hakikatnya, isi pemberitaan media merupakan hasil konstruksi para pekerja media.

Konsep tentang realitas semacam itu adalah dasar pemikiran kaum konstruksionis. Mereka memandang suatu kejadian (realitas) tidak hadir dengan sendirinya secara objektif, tetapi diketahui atau dipahami melalui pengalaman yang dipengaruhi oleh bahasa. Realitas dipahami melalui bahasa secara situasional yang tumbuh dari interaksi sosial dalam suatu kelompok sosial pada saat dan tempat tertentu. Begitu juga suatu realitas itu dapat dipahami dan ditentukan oleh konvensi-konvensi komunikasi yang dilakukan manusia. Demikian pemahaman-pemaham terhadap realitas yang tersusun secara sosial itu membentuk aspek penting dari kehidupan.

Atas dasar pemikiran semacam itulah kaum konstruksionis memiliki pandangan tersendiri dalam melihat wartawan, media, dan berita. Konsep mengenai konstruksionisme ini diperkenalkan oleh sosiolog interperatif, Peter L. Berger dan Tomas Luckman.
Konsep konstruksionis memandang media sebagai agen konstruksi pesan. Pandangan konstruksionis mempunyai posisi yang berbeda dibandingkan positivis dalam menilai media. Dalam pandangan positivis, media dilihat sebagai saluran. Media adalah sarana bagaiamana pesan disebarkan dari komunikator ke penerima. Media disini dilihat murni sebagai saluran, tempat bagaimana transaksi pesan dari semua pihak yang terlibat dalam berita. Pandangan semacam ini, tentu saja melihat media bukan sebagai agen, melainkan hanya saluran. Media dilihat sebagai sarana yang netral. Artinya media disini tidak berperan dalam membentuk realitas. Dalam pandangan konstruksionis, media dilihat sebaliknya. Media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan bias, dan pemihakkannya. Disini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Pandangan semacam ini menolak argumen yang menyatakan media seolah-olah sebagai tempat saluran yang bebas. Berita yang kita baca bukan hanya menggambarkan realitas, bukan hanya menunjukan pendapat sumber berita, tapi juga konstruksi dari media itu sendiri. Lewat berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan.

Teori konstruksionis menilai berita merupakan hasil dari konstruksi sosial dimana selalu melibatkan pandangan dan ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Berbeda halnya dengan pandangan kaum positivis yang menganggap berita sebagai refleksi dan pencerminan dari realitas.
Begitu juga teori konstruksionis menilai berita bersifat subjektif, misalnya sebuah opini tidak dapat dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subjektif. Sebaliknya pandangan positivistik menilai bahwa berita bersifat objektif – menyingkirkan opini dan pandangan subjektif dari pembuat berita.
Pandangan positivis melihat wartawan seperti layaknya seorang pelapor. Sebagai seorang pelapor wartawan hanya bertugas memberitakan atau mentransfer apa yang dia lihat dan apa yang dirasakan dilapangan. Karena itu, wartawan harus berfungsi sebagai pemulung yang netral, yang mengambil fakta dilapangan tersebut apa adanya.
Sebaliknya, pandangan konstruksionis melihat wartawan layaknya agen atau aktor pembentuk realitas. Wartawan bukanlah pemulung yang mengambil fakta begitu saja. Karena dalam kenyataannya, tidak ada realitas yang bersifat ekstrenal dan objektif, yang berada diluar wartawaan. Realitas bukanlah sesuatu yang “berada diluar” yang objektif, yang benar, yang seakan-akan ada sebelum diliput oleh wartawan. Sebaliknya, realitas itu dibentuk dan diproduksi tergantung pada bagaimana proses konstruksi berlangsung. Realitas itu sebaliknya bersifat subjektif, yang terbentuk lewat pemahaman dan pemaknaan subjektif dari wartawan.

Daftar Pustaka

1. Sobur, Alex. (2003). Semiotika Komunikasi,
2. Hamad, Ibnu. (2004) Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa.
3. H.A, Saripudin. Hasan, Qusyaini. (2003). Tomy Winata dalam Citra Media
4. Eriyanto. (2002). Analisis Wacana

Kepahlawanan Pemuda Indonesia

blogaryandi — Thu, 20 Dec 2007 10:32:40 +0000

Penulis: Ariyandi Gunawan

Pertempuran dasyat antara rakyat Indonesia dengan tentara Sekutu (Inggris dan Belanda) terjadi di Surabaya pada tahun 1945. Pertempuran itu menyebabkan ribuan rakyat Indonesia gugur. Tapi berkat semangat perjuangan rakyat kita yang tidak pernah luntur, tentara sekutu akhirnya bisa dipukul mundur.

Itulah salah satu prestasi gemilang perjuangan rakyat melawan penjajahan yang masih dikenang dalam peringatan hari pahlawan setiap 10 November.

Bagi bangsa kita yang cenderung paternalistik, menghargai jasa perjuangan pahlawannya seperti menjadi suri tauladan. Dulu, Bung Karno, selalu mengingatkan agar bangsa kita jangan sekali-sekali melupakan sejarah atau dengan istilah “jas merah”. Tidak kalah Soeharto pun mengingatkan dalam salah satu pidatonya, “bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa perjuangan pahlawannya”. Maka wajarlah kita kerap memperingati hari bersejarah yang mengandung nuansa kepahlawanan.

Perjuangan siapa yang selalu sarat bernuansa kepahlawanan? Kita patut mengakui bahwa gerakan pemudalah yang selalu sarat bernuansa kepahlawanan. Hampir semua peristiwa yang bernuansa kepahlawanan dalam sejarah perjuangan bangsa kita, selalu diisi oleh sepak terjang gerakan pemuda. Sejarah telah mencatat perjuangan kepahlawanan pemuda dari mulai gerakan, sumpah pemuda 1928, proklamasi kemerdekaan 1945, tumbangnya rezim Soekarno 1966, peristiwa malari 1974, sampai lengsernya Soeharto 1998. Demikianlah sejarah bangsa kita seakan telah membentuk identitas kepahlawanan bagi gerakan pemuda.

Begitu juga identitas kepahlawanan tersebut menjadikan kokohnya kekuatan gerakan moral Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Tapi, semenjak pasca-lengsernya Soeharto, kekuatan gerakan moral OKP terlihat melemah. Sebabnya OKP mulai banyak yang berafiliasi dengan Partai Politik (Parpol).

Awalnya, gerakan moral OKP banyak dipertanyakan kalangan elit politik. Bagi pandangan mereka, gerakan moral OKP tidak bisa menentukan agenda reformasi setelah Soeharto lengser. Sehingga pandangan itu disikapi oleh berbagai OKP dengan membiarkan beberapa rekan-rekannya masuk kedalam tubuh elite Parpol maupun mencalonkan diri untuk menduduki kursi di parlemen.

kibat dari itu semua, gerakan pemuda menjadi terpolariasi. Kenyataan ini di awali pada masa krisis kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ketika itu, OKP terpecah menjadi dua kubu yang saling bertentangan isu. Kubu yang anti Gus Dur jelas mengusung isu untuk menurunkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Sedangkan yang pro Gus Dur mengusung isu untuk membubarkan Golkar.

ampai saat ini, dalam masa kepemimpinan SBY pun, gerakan pemuda masih saja terpolariasi. Buktinya dalam setiap gerakan pemuda sekarang tampak tidak bisa masif dan militansinya sangat lemah. Ada semacam dua alasan kuat yang melandasi terpolarisasinya gerakan pemuda. Pertama, infiltrasi kepentingan elite politik sangat kuat terhadap gerakan pemuda. Kedua, gerakan pemuda tidak memiliki musuh bersama (common enemy) yang sangat jelas menyengsarakan rakyat.

Bangkitkan Kekuatan Moral
Ketika gerakan pemuda mulai berpretensi untuk membangkitkan kembali kekuatan moralnya. Berarti gerakan pemuda tengah menyadari bahwa identitas kepahlawanannya perlu dijaga. Demikian, jika identitas kepahlawanan itu perlu di jaga, maka polarisasi gerakan pemuda harus segara di sudahi.

Ada suatu kenyataan yang bisa dijadikan alasan kuat untuk menyudahi polarisasi gerakan pemuda. Kenyataan itu adalah persoalan kemiskinan yang sampai saat ini tidak bisa dipecahkan oleh elite politik maupun pemerintah.

Berdasarkan kenyataan itu, gerakan pemuda sudah sepantasnya menghadang infiltrasi kepentingan elite politik. Kini, sudah sepatutnya gerakan pemuda tidak mempercayai lagi bahwa elite politik mampu menununtaskan kemiskinan rakyat. Pasalnya, sampai saat ini kemiskinan masih tetap tidak bisa dipecahkan oleh elite politik maupun pemerintah, malahan kemiskinan itu justru semakin meningkat.

Buktinya, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan peningkatan angka kemiskinain dari 35,10 juta jiwa pada bulan februari 2005, menjadi 39,05 juta jiwa pada maret 2006. Bahkan, hasil survei Lembaga Survai Indonesia (LSI) sudah menunjukan lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dua tahun pemerintahan SBY-JK dalam menanggulangi kemiskinan. Menurut survei LSI terhadap jumlah total responden 1.239, sebesar 65 persennya manyatakan setuju bahwa pemerintahan SBY-JK gagal menangulangi kemiskinan.

Dulu, rakyat tertindas karena dijajah Belanda dan Jepang. Sekarang, rakyat tertindas karena tidak mampu keluar dari jerat kemiskinan. Apabila gerakan pemuda berpretensi untuk menjaga indentitas kepahlawanannya, maka jerat kemiskinan rakyat harus dijadikan ibarat common enemy. Artinya seluruh elemen gerakan pemuda harus mulai berkonvergensi, kemudian mengeluarkan rakyat dari jerat kemiskinan. Itulah satu-satunya cara bagi gerakan pemuda sekarang untuk menjaga identitas kepahlawanannya.

Tapi, bila identitas kepahlawanan itu tidak dijaga, berarti kekuatan moral gerakan pemuda di biarkan runtuh. Ketika kekuatan moral itu runtuh, konsekwensinya gerakan pemuda hanya menjadi kekuatan subjektif dalam arena persaingan politik praktis yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat miskin. Jelasnya, gerakan pemuda sama dengan para elite politik, yang membiarkan puluhan juta rakyat tidak bisa keluar dari jerat kemiskinan.